Perjalanan dari desa Pakpak, Kecamatan Babul Makmur, Aceh Tenggara, ke batas Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), cukup memakan tenaga karena harus melewati jalan setapak yang licin dan sebagian besar memiliki kemiringan lebih dari 40 derajat.

        Perjalanan mendaki selama sekitar tiga jam itu berakhir dengan kekecewaan karena sesampai di tempat tujuan hanya mendapati kenyataan rusaknya patok beton peninggalan zaman kolonial yang menjadi tanda batas antara hutan lindung dan TNGL.

        Beruntung nomor di patok itu masih bisa dikenali, walaupun bagian atas yang bertuliskan TM (kependekan dari Taman Margasatwa) raib entah ke mana.

        Maka sambil beristirahat di kawasan itu, bercampuraduklah perasaan prihatin menyaksikan rusaknya kawasan berdiameter sekitar beberapa puluh meter di sekitar patok dengan perasaan bangga menyaksikan tegapnya hutan lebat leuser di depan mata dan pemandangan indah ke arah lembah jauh di bawah.

        Bagi kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berasal dari berbagai kota yang mendampingi wartawan ke lokasi itu, akhir September, perusakan itu merupakan bukti betapa rencana pembukaan jalan di hutan lindung maupun di kawasan TNGL hanya akan memberikan dampak negatif bagi kelestarian alam.

        Rute desa Pakpak yang dijalani dengan mendaki itu merupakan satu dari beberapa jalan pendukung yang akan dibangun Pemerintah Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dalam kaitan program jalan tembus yang menghubungkan Lautan Hindia (Ladia) dengan Gayo, Alas, dan Selat Malaka (Galaska).

        Menurut rencana, jalan pendukung itu akan menghubungkan Desa Pakpak, yang terletak tidak jauh dari perbatasan Aceh Tenggara dengan Sumatera Utara, dengan Kecamatan Bohorok, Sumatera Utara, dengan menembus hutan lindung Sibolangit dan TNGL.

        Keberadaan rencana jalan tembus di kawasan itu bagi kalangan LSM sangatlah tidak masuk akal jika diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat seperti yang dikampanyekan Pemda NAD. Soalnya, selain puluhan kepala keluarga di Desa Pakpak, tidak ada perkampungan lain di tengah hutan itu hingga ke Bohorok.

        Sedangkan pengiritan waktu tempuh antara Kutacane-Medan dengan dibukanya jalan tembus itu juga dinilai mengada-ada. Jika dibandingkan dengan waktu tempuh lewat Jalan Raya Kutacane-Medan yang sudah ada, maka waktu tempuh lewat jalan yang bakal dibuka itu akan lebih lama ataupun minimal sama, karena harus melewati sekian bukit terjal sebelum sampai ke Bohorok untuk selanjutnya ke Medan atau Kutacane.

        Di sisi lain, rencana pembukaan jalan pendukung atau pengembangan Ladia Galaska itu, dikhawatirkan akan bernasib sama dengan jalan tembus Langkat-Karo, Sumatera Utara, yang dibuka oleh kegiatan ABRI Masuk Desa tahun 1986, yang memotong Hutan Lindung Bukit Barisan dan TNGL sepanjang 37 KM dari Kota Rakyat, Karo, ke Pamah Simelir, Langkat.

        Jalan itu hingga kini bisa dibilang sangat tidak ekonomis ataupun tidak ada gunanya bagi masyarakat sekitar. Itu misalnya terlihat saat serombongan wartawan dan aktivis lingkungan melewati jalan tersebut  sekali tidak menemui kendaraan lain yang melewati jalan itu.

        Sedangkan di banyak titik di kiri-kanan jalan yang tidak beraspal itu ditemui kerusakan hutan dan longsoran tanah dari bukit akibat penebangan liar.

        “Walaupun jalannya belum selesai, terlihat bahwa kerusakan hutan di sekitarnya telah terjadi. Ini pasti terjadi pula jika proyek Ladia Galaska itu terwujud,” kata aktivis LSM SKEPHI Hasjrul Junaid dalam perjalanan itu.

        Kerusakan hebat juga terjadi tidak jauh dari Tugu Garuda, yang ditandatangani LB Moerdani, sebagai tapal batas Langkat-Karo di kawasan konservasi itu. Padahal, di samping tugu itu juga terdapat papan pengumuman yang menyatakan bahwa segala kegiatan yang merusak atau mengambil sesuatu dari kawasan konservasi dikenai hukuman denda Rp5 miliar dan penjara lima tahun sesuai dengan undang-undang.

        Namun, nyatanya dalam perjalanan itu malah ditemui seseorang yang sedang melakukan pemotongan kayu dengan gergaji mesin, dengan ditemani sepasang sepatu lars tentara, yang tentu saja bisa menimbulkan interpretasi macam-macam. Apalagi di kawasan yang kelestariannya dilindungi undang-undang itu juga terdapat beberapa plang milik Legiun Veteran RI Karo, yang oleh kalangan LSM tidak lain sebagai patok-patok daerah kekuasaan perladangan.

        PLG II

        Proyek Ladia Galaska, yang kalau disingkat lagi menjadi PLG (sama dengan nama proyek pembukaan lahan gambut sejuta hektare di Kalimantan yang akhirnya gagal total), sepanjang 1.238,3 km itu selama setahun belakangan ini telah menjadi polemik hebat di berbagai media massa lokal se Sumatera.

        Pemda NAD dan DPRD setempat menggiring rencana pembangunan jalan yang terdiri atas Jalur Utama (376,9 km), Jalur Pengembangan (589,1 km), dan Jalur Pendukung (252,3 km) itu sebagai solusi bagi upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan, misalnya dengan membuka isolasi yang selama ini melingkupi sebagian masyarakat Aceh.

        Hal itu misalnya pernah diungkapkan anggota DPRD Aceh H Saidi Hasan Porang, yang mengatakan bahwa pembangunan jalan tembus itu adalah untuk membukan keterisolasian ribuan jiwa masyarakat di Blang Keujeren, Aceh Tenggara, akibat jauhnya hubungan darat wilayahnya dengan wilayah lain.

        Saidi mendukung upaya Pemda setempat itu sambil berharap pembukaan jalan itu tidak menjadi alat yang mempermudah pencurian kayu.

        Sedangkan kalangan LSM melihat banyak sisi negatif akibat pembukaan “PLG II” itu. Bahkan kalangan LSM Aceh pernah secara bersama-sama mengumumkan penolakan mereka atas pembukaan beberapa jalur Ladia Galaska pengembangan (830 km) dan jalur Ladia Galaska pendukung (369 km), yang rutenya banyak memotong kawasan hutan.

        Mereka menyarankan perlu adanya monitoring rencana tersebut dengan pertimbangan sistem pembangunan jalan yang tidak berkelanjutan dalam kawasan hutan konservasi, baik hutan lindung, TNGL, maupun Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), akan merusak fungsi hutan, keanekaragamanhayati, dan fungsi hidrologi.

        Soalnya tidal lain, sebagian jalan yang akan dibuka itu melintasi hutan yang memiliki pepohonan lebat, kawasan tempat hidupnya orang hutan terpadat di dunia, serta lintasan satwa liar seperti gajah, serta sekian banyak sumber air yang sangat berguna bagi lebih dari empat juta penduduk yang ada di sekitarnya.

        Kajian Unit Manajemen Leuser (UML), sebuah LSM yang menjalankan program-program kesepakatan Pemerintah Indonesia-Uni Eropa soal konservasi di KEL, menyatakan bahwa jika pembangunan jalan itu jadi dilaksanakan maka kawasan hutan seluas 2,5 juta hektare itu pada sepuluh tahun ke depan tinggal 40 persennya saja.

        “Itu berarti hilangnya suatu kawasan ekosistem utuh yang tinggal satu-satunya di Sumatera,” kata Deni Purba, salah seorang pengelola UML.

        UML menyebutkan, pengalaman di Indonesia dan hampir semua negara tropis telah membuktikan bahwa pembangunan jalan melintasi areal hutan menimbulkan beberapa dampak negatif yang sangat sulit untuk diatasi.

        Dampak itu misalnya, terjadinya peningkatan penebangan liar secara drastis, perburuan dan perdagangan satwa liar dan tanaman komersil secara gelap, munculnya pemukiman liar, hilangnya laporan tanah bagian atas secara cepat, yang belakangan akan menyebabkan banjir air bah di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.

        Disebutkan, jikapun semua masalah itu dapat diatasi, kepunahan flora dan fauna lokal akan terus terjadi karena jalan raya merupakan rintangan yang tidak dapat dilewati oleh sebagian besar spesies satwa liar.

        KEL, yang sekarang merupakan hutan utuh asli dengan ukuran seluas negara Belgia itu akan terbagi menjadi beberapa bagian kecil, seperti yang terjadi di kawasan lain di Sumatera.

        Oleh karena itu UML memberikan beberapa alternatif bagi proyek itu, yaitu melakukan pelebaran dan peningkatan jalan poros lintas tengah Blang Keujeren-Kutacane-Sumatera Utara sepanjang 325 Km. Usulan itu sesuai dengan usulan Pemda Aceh Tenggara dalam surat bernomor 800/1479 tertanggal 16 Januari 2002.

        Sedangkan usulan alternatif lainnya, mengubah jalur dari rencana awal, membuka lapangan terbang kecil, membangun terowongan dan jembatan untuk mengurangi gangguan pada lintasan satwa. Atau alternatif lain yang lebih aman walaupun lebih mahal , yaitu membangun jalur kereta api ataupun membangun jalan di luar kawasan hutan lindung.

        Menurut Deni Purba, sebenarnya kontroversi pembangunan Ladia Galaska itu bukan lagi polemik di tingkat lokal, karena bahkan Bank Dunia telah mengeluarkan ancaman akan menghentikan segala bantuan dan pinjaman di kawasan Aceh jika proyek yang mengancam program konservasi itu terus dilaksanakan.

        “Ancaman itu sangat besar artinya, karena juga menyangkut proyek irigasi dan jembatan yang sangat berguna bagi rakyat,” katanya.

        Melihat gelagat Pemda Aceh, yang oleh kalangan LSM dilihat terus “ngotot” atas program itu, UML mengajak semua pihak mau duduk bersama membicarakan masalah ini.

        “Pemda sangat kami harapkan mau menghentikan program itu sementara ini, untuk mencari alternatif terbaik,” katanya.

        Sedangkan Hasjrul berpendapat, upaya penghentian proyek itu juga harus ditujukan kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah yang mendukung proyek itu.

        “Jangan sampai kasus PLG di Kalimantan Tengah terulang di Aceh,” katanya, sambil mengingatkan pada proyek di jaman orde baru yang terus berjalan walaupun berbagai kritik menyebutkan bahwa proyek pembukaan sejuta hektare lahan gambut itu lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya.

        Hasjrul menyatakan, dirinya takut Ladia Galaska menjadi PLG II, yaitu proyek pembukaan lahan gambut sejuta hektare yang dikampanyekan akan menjadi lumbung padi nasional, tetapi ternyata pada akhirnya hanya jadi arena sarat KKN yang meninggalkan kerusakan alam dan sama sekali tidak berguna bagi rakyat.

(28-09-2002)

Rencana Pemda Nanggroe Aceh Darussalam membangun jalan yang menghubungkan kota-kota di pesisir Lautan Hindia (Ladia) menembus dataran tinggi Gayo, Alas, hingga Selat Malaka (Galaska) menjadi polemik seru setahun belakangan ini.

        Perdebatan itu antara lain karena sebagian jalan tersebut akan menembus kawasan hutan-hutan yang telah mendapat perlindungan undang-undang, seperti kawasan yang masuk dalam Taman Nasional Gunung Leuser.

        Nama gunung Leuser (3404) yang berada di propinsi Nangroe Aceh Darussalam, konon berasal dari kata “Leusoh“, yaitu kata dalam bahasa Gayo yang berarti “surga terakhir bagi satwa”.

        Arti kata itu sangat pas untuk menggambarkan keberadaan hutan asli di Sumatera saat ini, yang sebagian besar sudah hancur ataupun terfragmentasi sebagai kawasan-kawasan kecil.

        Sedangkan penyebutan Leuser, untuk kawasan yang lebih luas, yaitu Kawasan Ekologi Leuser (KEL), merujuk pada satu-satunya hutan asli yang luas yang tersisa di Sumatera.

        KEL dengan luas 2,5 juta hektare, atau seluas negara Belgia, merupakan kawasan konservasi alam yang dilindungi undang-undang yang di dalamnya terdiri atas taman margasatwa, Taman Nasional Gunung Leuser, dan hutan lindung.

        Di dalam kawasan yang tampilan petanya mirip gambar kupu-kupu itulah hidup berbagai mamalia besar, seperti harimau, gajah, dan orang utan, beserta keanekaragaman hayatinya yang tinggi.

        Boleh jadi para Tetua Adat di Gayo, yang pada 1920 berkumpul dalam suatu musyawarah untuk menyelamatkan KEL, telah memiliki pandangan jauh ke depan bahwa suatu kali kawasan itu memang benar-benar akan menjadi surga terakhir bagi satwa di Sumatera.

        Sekarang, keyakinan para Tetua Gayo itu terbukti, karena di saat hutan-hutan lain di Sumatera telah habis ataupun terfragmentasi, di Leuser, mahluk mamalia besar masih dapat beraktivitas dengan aman.

        Perjuangan para Tetua Adat Gayo untuk menjaga keselamatan kawasan itu dimulai ketika seorang ahli geologi Belanda bernama FC Van Heurn mengeksplorasi kawasan Leuser untuk mencari minyak dan mineral.

        Catatan Van Heurn yang dikutip Unit Manajemen Leuser (UML) menyebutkan, saat itu para Tetua Adat meminta Heurn mendiskusikan hasil temuannya setelah meneliti kawasan yang disakralkan orang Gayo itu.

        Para Tetua adat itu konon takut jika Pemerintah Kolonial Belanda menduduki daerah mereka secara permanen untuk mengeksplorasi sumber mineral, terutama yang ada di puncak Gunung Leuser.

        Hasil diskusi para Datoek dan Oeloebalang dengan Heurn ternyata berkembang menjadi upaya untuk mendesak Pemerintah Kolonial agar memberikan status kawasan konservasi bagi “kawasan yang selalu terselubungi awan” itu.

        Pada 1928, delapan tahun setelah musyawarah para Tetua Adat, sebuah proposal dikirimkan ke Pemerintah Kolonial untuk memberikan status perlindungan terhadap sebuah kawasan yang terbentang dari Singkil di bagian selatan, terus sepanjang Bukit Barisan ke arah lembah sungai Tripa dan Rawa Pantai Meulaboh, di bagian Utara.

        Upaya itu akhirnya menjadi kenyataan ketika pada tanggal 6 Februari 1934, semua perwakilan masyarakat lokal menandatangani “Deklarasi Tapaktuan” dalam upacara adat di daerah Tapaktuan. Deklarasi itu juga ditandatangani Gubernur Hindia Belanda saat itu.

        Pada masa Indonesia merdeka, upaya serius bagi kelanjutan konservasi Leuser kembali terlihat pada 1970-an saat Pemerintah Indonesia mengundang ahli dari Dana Perlindungan Margasatwa Dunia (World Wildlife Fund –WWF) untuk penyelamatan orang utan dan badak di kawasan Leuser.

        Upaya berikutnya adalah “masterplan” pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser oleh Integrated Conservation and Development Programme (ICDP), sebuah program kerjasama Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia.

        KEL, yang dikuatkan oleh Keputusan Presiden No 33/1998, saat ini merupakan bentang alam yang terletak antara Danau Laut Tawar, NAD, dan Danau Toba, Sumatera Utara.

        Kawasan itu meliputi 11 Kabupaten, yaitu Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Deli Serdang, Langkat, Tanah Karo, dan Dairi.

        Kerusakan

        Namun kepentingan ekonomi rupanya berkata lain dengan perjuangan para Tetua Adat Gayo di masa penjajahan Belanda.

        Lihatlah misalnya jajaran peta kerusakan hutan di kawasan Sumatera, yang juga memperlihatkan kerusakan KEL.

        Peta bertahun 1932 memperlihatkan Pulau Sematera yang tertutup hutan, hanya sebagian kecil wilayah yang tampak terbuka. Tapi di peta tahun 1980, terlihat hampir setengah wilayah yang pada tahun 1932 masih berupa hutan, saat itu telah hilang.

        Peta tahun 1990 memberikan penampilan yang terbalik dengan tahun 1932, karena sebagian besar hutan telah hilang atau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil, kecuali di Kawasan Ekosistem Leuser.

        Kerusakan besar-besaran hutan di Sumatera, menurut data UML, terjadi mulai tahun 1980, yaitu ketika pemerintah mulai menerapkan sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk mengolah hasil hutan.

        Maka, ketika pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No.33/1999, ditanggapi sebagai bentuk komitmen kuat menyelamatkan KEL. Surat itu pula yang untuk pertamakalinya menetapkan luas wilayah KEL dan penetapan cara pengelolaannya.

        Komitmen itu kemudian juga disusul dengan munculnya kesepakatan-kesepakatan masyarakat lokal terhadap pelestarian KEL, yang menurut kajian tahun 2000 memiliki jasa-jasa ekologi bernilai lebih dari Rp1,9 triliun per tahun.

        Komitmen itu tertuang dalam Deklarasi Aceh (1997), Deklarasi Langkat (1998), Deklarasi Dairi (1999), dan Deklarasi Karo (1999).

        Dalam Deklarasi Aceh, yang juga ditandatangi Rektor Unsyiah Dayan Dawood dan Gubernur Syamsuddin Mahmud, dikatakan bahwa seluruh ulama, pemuka adat, pemimpin masyarakat, dan masyarakat pada umumnya wajib bertanggung jawab untuk melakukan segala upaya mempertahankan, melindungi, dan melestarikan Ekosistem Leuser secara utuh.

        Tapi kemesraan antara masyarakat, Pemda, dan kalangan aktivis lingkungan itu hilang ketika Pemda NAD merencanakan pembangunan Ladia Galaska, setidaknya mulai setahun lalu.

        Masalahnya pembangunan jalan itu dinilai akan jadi bumerang bagi masyarakat akibat rusaknya fungsi ekologis dan hidrologis KEL yang akhirnya akan menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.

        Kajian UML menyebutkan, bagian Ladia Galaska yang menghubungkan Jeuram-Beutong Ateh-Takengon dan Blang Keujeren-Pinding-Lokop-Peureulak akan memotong kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang memiliki keanekaragaman yang tinggi.

        Pada lokasi tertentu ruas jalan itu bahkan akan memotong habitat orang utan dan gajah, yang keberadaannya dilindungi hukum.

        Bagian tertentu ruas jalan Jeuram-Beutong Ateuh-Takengon berada pada bagian hulu daerah aliran sugai Seunagan yang keutuhan hutannya sangat penting bagi kelestarian irigasi Jeuram.

        Sedangkan bagian tertentu rusa jalan Blangkejeren-Pinding-Lokop-Peureulak juga mengancam keberadaan sumber air bagi sungai Tamiang, yang saat inipun sudah tidak mampu menahan laju infiltrasi air laut.

        Jalur Ladia Galaska yang akan aman (tidak merusak hutan) adalah yang membantang di jalur tengah, yaitu berupa peningkatan atas jalan yang sudah ada dari Takengon-Ise Ise-Blangkajeren yang menjadi bagian dari poros jalan Takengon-Blangkejeren-Kutacane-Sumatera Utara.

        Menurut pengelola UML Deni Purba, jika program Ladia Galaskan itu menjadi kenyataan, maka pada sepuluh tahun setelahnya hutan di KEL ditaksir hanya akan tinggal 40 persen.

        Soalnya, berdasarkan pengamatan di seluruh negeri, pembukaan jalan yang membelah hutan biasanya akan diikuti oleh perambahan hutan dan tumbuhnya pemukiman liar yang makin tak terkendali.

        Kondisi seperti itu juga dapat dilihat dari kerusakan kawasan hutan Amazon, Brasilia, yang terjadi hanya beberapa tahun setelah pembangunan jalan Trans Amazon selesai.

        Maka, tidak heran jika akhirnya kalangan LSM dari berbagai kota mengikuti jejak kawan-kawannya di Aceh untuk menggalang kerjasama menyelamatkan “surga terakhir bagi satwa di negeri yang selalu tertutup awan” itu dari kehancuran, dengan menentang pembangunan jalan membelah hutan.

(30-09-2002 )

Namun di sela optimisme segera disahkannya UU-Ketenaganukliran, rencana dibangunnya reaktor Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)dinilai banyak pihak masih tertutup.

“Bahkan semula pemerintah tidak mengakui bahwa dibuatnya RUU-Ketenaganukliran juga bagi kepentingan rencana pembangunan PLTN,” kata Laksmiari “Mire” Priyonggo, Anggota Komisi X DPR-RI, yang membidangi masalah nuklir.

Menurut Mire, dalam sebuah diskusi yang diadakan beberapa saat setelah diparafnya draf RUU, anggota Pansus baru menyadari bahwa RUU-Ketenaganukliran dibuat untuk mendukung PLTN setelah pembahasan RUU berlangsung beberapa lama.

Dia mengatakan, secara eksplisit pemerintah baru menyatakan bahwa RUU untuk mendukung PLTN diakui Menristek BJ Habibie saat pembahasan pasal 13 naskah awal RUU yang diajukan pemerintah.

Ayat itu berbunyi “Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning nuklir wajib memiliki izin”.

Saat itu, kata Mire, FKP mengusulkan agar kata “reaktor nuklir” dihapus, karena cukup diwakili kata “instalasi nuklir”.

Namun pada saat itu Habibie, seperti dikutip Mire, mengatakan, justru pemerintah melalui ayat tersebut tidak mau dituduh menyembunyikan kata “reaktor nuklir” di balik “instalasi nuklir”.

Melalui penegasan itulah, katanya, pemerintah baru menegaskan bahwa RUU memang untuk mendukung PLTN, karena PLTN adalah reaktor nuklir.

“Padahal, sebelumnya berkali-kali Habibie bicara bahwa RUU tidak ada hubungannya dengan rencana PLTN,” katanya.

Studi kelayakan

Dalam diskusi yang sama, pakar kelistrikan I Nengah Sudja mengatakan, sampai saat ini pemerintah masih belum mau membuka rencana pembangunan PLTN kepada masyarakat secara lebih terbuka.

“Bahkan hasil studi kelayakan yang dilakukan konsultan Jepang New Jec yang telah selesai beberapa bulan lalu belum pernah dibuka kepada umum,” katanya.

Menurut dia, di negara-negara lain, masalah pembangunan PLTN selalu didiskusikan secara terbuka, karena resiko yang timbul saat adanya kecelakaan di reaktor nuklir seperti PLTN memang sangat mengerikan.

“Mengapa pihak Batan sampai saat ini tidak pernah membuka hasil kajian New Jec di hadapan pakar dan ilmuwan lain dari berbagai perguruan tinggi dan instansi? Sampai saat ini kita tidak pernah tahu bagaimana sesungguhnya analisis New Jec dan sejauh mana pemerintah menanggapi kajian tersebut,” katanya.

Dirjen Batan Iyos Subki saat dikonfirmasi mengenai perkembangan kajian terhadap studi New Jec mengatakan, hasil studi tapak dan kelayakan yang dilakukan konsultan Jepang, yang telah selesai pada Mei 1996, saat ini berada ditangan Badan Koordinasi Energi Nasional (Bakoren), yang antara lain terdiri atas beberapa menteri, seperti Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Riset dan Teknologi.

Menurut Iyos, Pantia Teknis Energi (PTE) yang menangani perencanaan PLTN telah melaporkan hasil studi New Jec pada Juli 1996.

“Namun karena menteri-menteri yang menjadi anggota Bakoren sedang sibuk, maka hasil studi tersebut belum selesai dibahas hingga sekarang,’ katanya.

“Mudah-mudahan setelah bulan Agustus ada perkembangan,” katanya.

Mengenai penilaian ketertutupan pemerintah dalam hal perencanaan PLTN, Iyos mengatakan, selama ini diskusi-diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kritis terhadap PLTN cenderung hanya menjadi forum yang menyudutkan PLTN dan Batan, instansi yang memang diberi tugas dalam perencanaan dan promosi PLTN.

“Kalau sudah begini biasanya kita tidak lagi bisa berdiskusi,”katanya.

Namun, katanya, dia setuju saja kalau ada diskusi yang mempertemukannya dengan pihak-pihak yang selama ini sangat kritis terhadap PLTN.

RUU

Ketua Pansus RUU Ketenaganukliran Andi Matalata dalam penjelasan kepada wartawan usai rapat kerja, juga menyinggung bahwa kaitan RUU dengan PLTN memang menjadi satu hal yang paling banyak diperdebatkan.

“Ada empat hal yang paling banyak diperdebatkan dalam pembahasan-pembahasan RUU ini, yaitu soal kelembagaan, peran masyarakat dalam penentuan lokasi pendirian PLTN dan penyimpanan limbah lestari, pertanggungjawaban pengusaha, serta sanksi pidana,” katanya.

Hasil perdebatan mengenai peran masyarakat dalam pendirian PLTN, katanya, akhirnya masuk menjadi sebuah pasal, yaitu pada ayat 4 Pasal 13 yang berbunyi “Pembangunan reaktor Komersial sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) yang berupa pembangkit listrik tenaga nuklir, ditetapkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pada naskah RUU yang disampaikan pemerintah, peran DPR dalam pembangunan PLTN tidak disinggung, karena dalam naskah awal hanya disebutkan bahwa Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir komersial dapat dilakukan oleh Badan Pelaksana, BUMN dan atau Badan swasta (Pasal 9) dan Badan Pengawas melakukan pengaturan, perizinan, dan inspeksi.

Dalam masalah pengusahaan nuklir (bab IV), Pansus juga menambah beberapa pasal mengenai dekomisioning, yaitu penutupan sebuah reaktor yang telah habis masa hidupnya.

Masalah ini tertulis dalam pasal 13, yaitu dekomisioning reaktor nuklir nonkomersial dilaksanakan oleh Badan Pelaksana, sedangkan pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir komersial dilaksanakan oleh BUMN, Koperasi, atau badan swasta.

Menurut mantan Staf Ahli PLN I Nengah Sudja, biaya dekomisioning hampir sama besar dengan pembangunan PLTN.

Disempurnakan

Sebelumnya dalam raker Pansus dengan Habibie, juru bicara FPP Soelaiman Biyaho mengatakan, disempurnakannya pasal yang mengharuskan pemerintah mendengarkan sungguh-sungguh saran dan pendapat DPR dalam pembangunan PLTN harus dihormati oleh pemerintah.

“Walaupun pembangunan PLTN dan lokasi penyimpanan limbah lestari radio aktif menjadi wewenang pemerintah tapi rakyat memandang bahwa semua ini merupakan keputusan atau kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.

Senada dengan FPP, F-ABRI melalui jubirnya H Ichsan mengatakan, penyimpanan limbah radio aktif harus dilakukan secara hati-hati dan harus memperhatikan pandangan masyarakat.

“Dalam pengambilan keputusan yang stretegis itu pemerintah perlu membicarakan tindakan tersebut dengan mendapatkan persetujuan DPR,” katanya.

Menurut Laksmiari Priyonggo, keharusan berkonsultasi dengan DPR dalam proses pembangunan reaktor komersial dan penentuan lokasi penyimpanan lestari limbah radio aktif bolehlah dikatakan keberhasilan dewan dalam memperjuangkan amanat rakyat.

“Tapi itu sebenarnya masih kurang, karena dalan RUU ini belum ada sama sekali kalimat yang mewajibkan agar suara masyarakat lokal di wilayah yang akan menjadi lokasi PLTN harus di dengar,” katanya.

(20/02/97)

Tapi, tempat-tempat penginapan yang bertebaran di sisi kiri dan kanan di sepanjang jalan di desa itu tidak menunjukkan adanya kegiatan pariwisata.

Bahkan, desa wisata yang berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) tersebut cenderung sepi, sesepi rumah Pak Ali yang kini hanya ditinggali berdua saja dengan istrinya, yang dari penampilannya sama ringkih dan tuanya dengan sang suami.

Rumah Pak Ali yang dinamai Wisata Cinta Alam, yang letaknya paling dekat dengan pintu TNGL, menurut seorang aktivis LSM lokal, adalah saksi bagi kejayaan ekowisata, yaitu wisata alam yang menekankan prinsip kelestarian lingkungan hidup, di Aceh Tenggara.

Rumah yang tidak terurus itu memiliki dua kamar tidur di lotengnya, yang kalau bisa berbicara konon bisa menceritakan pengalamannya pernah disinggahi puluhan hingga ratusan turis asing yang dulu pernah menjadikan desa itu sebagai “desa bule” di tengah hutan belantara Aceh.

“Ah, tak ada lagi yang macam dulu,” kata istri Pak Ali.

Pada awal bulan Maret itu, baru satu orang asing yang menginap di rumah yang enak untuk dijadikan tempat bersantai sambil minum kopi itu, setelah sekian lama tak didatangi turis.

Hal sama diakui juga oleh penjaga di sebuah wisma milik Bustanil Arifin (begitu orang-orang menyebutnya) yang letaknya di dalam kawasan TNGL atau beberapa ratus meter dari Desa Ketambe.

Wisma Gurah, begitu nama tempat penginapan yang diresmikan Bustanil saat menjadi Kepala Bulog, sejak beberapa bulan lalu baru menerima sepasang tamu.

Padahal, wisma yang kelihatan dirancang jauh lebih apik dibandingkan wisma lainnya di kawasan itu dahulu selalu kelebihan peminat, sehingga tamu yang tak kebagian kamar mesti rela mencari tempat lain karena turis yang datang ke ssana dipastikan akan menghabiskan waktu yang lama.

Pak Ali dan istrinya memang tidak fasih menceritakan sebab-musabab perginya para turis sejak tiga tahunan lalu itu, kecuali memberikan perbandingan sederhana yang menceritakan bahwa dulu turis memberikan pendapatan yang menggembirakan.

Bahkan, menurut pihak Unit Manajemen Leuser, semua agen perjalanan wisata yang ada di Medan pada sekitar awal 1990-an hingga menjelang tahun 2000, menjadikan kawasan Ketambe sebagai tempat tujuan ekowisata untuk para turis asing.

Pariwisata berbasis alam disebutkan telah berkembang di kawasan TNGL itu, seperti perjalanan hutan (trekking), arung jeram (rafting), dan pengamatan satwa liar, sehingga penduduk di desa itu juga menerima imbas ekonominya dan bertumbuhanlah wisma yang dikelola secara mandiri.

Seorang aktivis LSM yang dulu pernah menjadi asisten juru masak tim “rafting” (arung jeram) sebuah perusahaan pariwisata di Medan membenarkan bahwa dulu kawasan itu tidak hanya memiliki arena arung jeram yang menjanjikan petualangan berlika-liku di derasnya arus Sungai Alas.

“Dulu para bule sibuk memotret atau sekadar tercengang saat melihat aneka satwa di pinggir-pinggir sungai,” katanya menceritakan pengalamannya membawa bule menyusuri sungai dari Aceh Tenggara hingga ke Gelombang di Aceh Selatan (kini masuk Kabupaten Aceh Singkil).

Sambil mengikuti liku-liku arus sungai, para turis bisa menikmati kera ekor panjang, kupu-kupu, beruang madu, aneka burung besar, hingga orangutan (mawas) dan siamang.

Menurut dia, keaslian jalur lintasan di alam Ketambe dan hutan-hutan sekitarnya, serta berbagai satwa liar yang ada di dalamnya adalah daya tarik yang dijual kepada turis asing.

Ketika itu, katanya, walaupun jalan masuk dari Medan ke Kutacane hingga ke lokasi desa wisata tidak semulus sekarang ini, tetapi para bule mengaku sangat puas setelah mengunjungi daerah itu.

“Dulu jalan memang jelek, bisa sampai tujuh jam lebih, tetapi kawasan tujuan menjanjikan hal yang mengagumkan,” katanya.

Sisa-sisa kejayaan ekowisata di desa yang terletak di jalan raya Kutacane-Blangkejeren itu juga dapat dilihat dari dua lembar kertas karton, yang telah koyak sebagian, yang tertempel di dinding sebuah “Club Rafting” yang bersebelahan dengan rumah Pak Ali.

Di karton putih itu tertulis dalam bahasa Inggris berbagai tawaran tujuan wisata yang dapat dinikmati wisatawan, yang keseluruhannya adalah petualangan menikmati keindahan hutan dan segala isinya.

Tujuan terdekat adalah ke air panas Gurah yang dapat dinikmati dalam satu hari kegiatan, dan yang terjauh adalah perjalanan ke Gunung Leuser yang ditempuh dalam 14 hari perjalanan untuk pergi dan pulang.

Melihat tawaran harga untuk menikmati itu semua, yang menurut pengelola “Club Rafting” Johan Saprudin besarnya mencapai Rp3 juta untuk dua orang dengan tujuan Gunung Leuser, memang pantas jika turis asinglah yang menjadi sasaran.

“Tapi, sekarang kita jadi susah jika ada turis asing yang tujuan utamanya adalah melihat binatang,” kata Johan.

Itulah masalahnya, kata Syawaluddin selaku periset dari Unit Manajemen Leuser bahwa banyak hewan, seperti siamang, mawas, burung-burung besar, beruang madu, dan kedih yang dulu mudah dijumpai di sekitar Ketambe kini menjauh akibat penebangan liar yang marak sejak beberapa tahun lalu.

Padahal, kata dia, banyaknya hewan dan hutan yang rimbun adalah modal bagi ekowisata yang dulu sangat menjadi andalan bagi penduduk desa.

Kehilangan berbagai modal untuk kegiatan ekowisata itu diyakini sebagai faktor utama larinya turis ketimbang masalah keamanan.

Buktinya, di saat krisis ekonomi mulai melanda dan di sebagian daerah di Aceh memiliki problem keamanan, di Ketambe konon turis tetap saja berdatangan hingga menjelang tahun 2000.

Namun, ketika penebangan liar makin merajalela, mulailah banyak agen perjalanan wisata meninggalkan lahan ekowisata di sana, karena semakin banyak turis yang mengeluh saat menyaksikan aksi pengrusakan itu.

Bahkan, setelah seorang Komandan Kodim setempat dikenai tindakan administratif sekitar tahun 2000 lantaran kasus “illegal logging” di kawasan itu, ternyata perusakan hutan masih terus terjadi, karena banyaknya orang “berkuasa” (begitu kalangan LSM menyebutnya) yang turut bermain kayu.

“Banyak orang kuat yang menjadi pemain kayu,” begitu sering disebut-sebut kalangan LSM.

Sejuk

Bagi orang yang baru menginjakkan kaki di desa wisata yang dapat ditempuh lewat jalan darat selama lima jam dari Medan lewat Kutacane itu bisa langsung merasakan udara sejuk dan suasana hening khas kawasan hutan lebat, sambil selalu diselingi suara serangga dan celoteh kera ekor panjang.

Apalagi saat mulai melangkahkan kaki melewati pintu gerbang TNGL, yang tampak tak terawat, sejumlah kera ekor panjang terlihat begitu riang berloncatan dari satu pohon ke pohon lainnya.

Petugas TNGL, yang sebenarnya harus menjaga kawasan itu, menurut banyak orang di daearah itu, sudah sejak lama tak menampakkan dirinya.

Padahal, seharusnya semua orang yang mau masuk TNGL harus melapor ke petugas di sana, karena wilayahnya termasuk kawasan konservasi terlarang bagi kegiatan apapun dan keberadaannya dilindungi undang-undang.

Setelah menyeberangi Sungai Alas dengan menumpang perahu yang diikat dengan katrol baja untuk ke kawasan hutan riset Ketambe, kelebatan hutan makin begitu terasa menakjubkan.

Di kawasan hutan riset seluas 450 hektare itu, keaslian hutan primer tetap terjaga yang antara lain ditandai kerapatan pohon yang menjulang tinggi menjaga dasar hutan agar tidak ditumbuhi semak.

Sejauh mata memandang ke atas bukit-bukit yang mengelilinginya, kerapatan hutan masih terlihat anggun kelebatannya.

Berjalan di bawah pohon-pohon besar sambil sesekali merelakan kaki digigiti pacet menjadi tidak terasa lelah, karena tidak lebih dari tiga jam perjalanan bisa mengintip orang utan menikmati buah di dahan pohoh tinggi sambil menggendong anaknya.

Tapi, berbarengan dengan itu, suara “chain saw” (mesin gergaji) mulai terdengar sayup-sayup bersaingan dengan suara gas kendaraan yang sesekali datang dari Kutacane ke Blangkejeren (ibukota Kabupaten Gayo Luwes) atau sebaliknya.

Suara mesin gergaji yang menderu-deru itu diyakini membuat banyak hewan besar lari menjauh, sehingga jumlahnya yang bisa dilihat di kawasan Ketambe menjadi berkurang jauh.

Akibatnya, dalam perjalanan itu juga cuma bisa menikmati burung kuau hinggap jauh di atas pucuk pohon. Padahal, saat suara-suara mesin itu tidak ada, burung-burung itu bisa dilihat hinggap di dahan yang lebih pendek dan dapat lebih leluasa dipandang mata.

Saat perjalanan lebih jauh ke tengah hutan, mulailah tampak sisa-sisa penebangan liar di kawasan hutan riset yang telah menghasilkan banyak sarjana berbagai strata tingkat nasional maupun internasional.

Jalur “trekking” penelitian yang dilalui tiba-tiba membesar pada sebuah sisi yang curam. Rupanya itu adalah “jalur kerbau”, yaitu jalur yang dipakai para penebang liar untuk membawa kayu curian dengan menggunakan tenaga kerbau.

Jalur itu menukik dari puncak sebuah bukit ke arah sungai. Saat jalur itu diikuti lebih ke atas, tampaklah sisa-sisa kayu hasil tebangan yang tidak terpakai.

Para pencuri itu hanya mengambil beberapa meter kayu dari sebuah pohon yang ditebang dan sisanya dibiarkan begitu saja tergolek sia-sia.

Kini, para pencuri kayu itu telah memindahkan operasinya ke tempat yang lebih jauh dari areal riset dan terus memberikan teror dengan suaranya yang membuat hati manusia dan hewan mamalia besar tersayat dan memilih menjauh.

Bahkan, saat perjalanan dilanjutkan dengan kendaraan hingga ke perbatasan Aceh Tenggara dengan Gayo Luwes, yang dapat ditempuh tidak lebih dari satu jam, tampaklah bidang-bidang tanah gundul di atas bukit sisa penebangan liar.

Konon, kini di kawasan ekosistem Leuser telah terserang penggundulan hutan hingga 20 persennya.

Dari kejauhan, banyak lahan gundul berwarnah merah tanah yang ditinggalkan begitu saja, dengan sejumlah batang kayu sisa pemotongan yang tersia-sia.

Lahan-lahan gundul itu seolah hanya menunggu waktu yang tepat untuk longsor, karena hutan-hutan di TNGL –yang sebenarnya terlarang untuk segala aktivitas manusia– kebanyakan memiliki kemiringan lebih dari 60 derajat.

Kegiatan ilegal itu akhirnya mengganggu ekosistem yang dulu terkenal eksotis itu, sehingga Johan Saprudin kini menjadikan tujuan wisata ke puncak gunung Leuser sebagai andalannya, yaitu dengan menawarkan panorama dan burung-burung jika cuaca bagus.

“Kalau ke Leuser saya juga bisa memilih rute yang tidak ada penebangan liarnya,” kata dia.

Soalnya, belum lama ini dia mengalami pengalaman yang menyakitkan sebagai seorang pengelola ekowisata, yaitu ketika sepasang turis langsung menangis dan minta perjalanan dihentikan begitu menyaksikan penebangan liar.

“Saat itu sedang menuju ke ‘Gurah Hot Spring’,” kata pengelola penginapan yang mengaku bahwa pada masa jaya ekowisata dirinya bisa kedatangan tiga rombongan wisatawan dalam satu bulan.

Rute ke Gurah sebelumnya adalah tujuan terpopuler, karena dengan rute yang tidak terlalu jauh, yaitu hanya berjalan kaki dalam hitungan jam, turis bisa bertemu berbagai satwa sebelum mencapai air panas.

Sedangkan, di lain pihak, sulitnya turis itu konon sering memaksa beberapa pemandu wisata berbuat curang, yaitu dengan mengajak turis berputar-putar ke arah yang tak perlu supaya sang turis tidak memergoki penebang liar.

Kalau turis yang “dibohongi” itu tahu, tentunya akan semakin banyak turis yang menangis di Ketambe.

(14-03-2003)

Stasiun penelitian yang didirikan Herman D Rijksen tahun 1971 tersebut saat ini merupakan stasiun penelitian incaran orang asing yang masih aktif di kawasan Aceh karena relatif terbebas dari masalah keamanan.

Dari data yang dikeluarkan Unit Manajemen Leuser, dari enam stasiun penelitian di Aceh yang dikelola oleh lembaga nirlaba atas kerjasama pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa itu, hanya satu yang aktif.

Lima stasiun penelitian lainnya adalah, Suaq Balimbing (Aceh Selatan) yang kegiatannya terbatas sejak September 1999, Bengkung (Aceh Tenggara) nonaktif sejak Januari 2000, Pos Pemantau Angusan (Gayo Lues) nonaktif sejak Agustus 1999, dan Soraya (Aceh Singkil) nonaktif sejak Januari 2001.

Penutupan stasiun-stasiun riset itu adalah karena alasan keamanan, bahkan beberapa di antaranya pernah menjadi sasaran pembakaran, serta penculikan dari orang-orang yang tidak diketahui identitasnya.

Walaupun secara umum daerah Ketambe, termasuk kawasan Aceh Tenggara lainnya, relatif terbebas dari masalah konflik bersenjata, kawasan itu tetap terkena imbas dari kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa Propinsi Aceh, Maluku, dan Papua sebagai daerah yang tertutup bagi para peneliti asing.

Padahal sampai saat ini Stasiun Penelitian Ketambe merupakan laboratorium alam yang dinilai sangat istimewa sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi peneliti dalam dan luar negeri.

Umumnya mereka yang ke Ketambe adalah para peneliti primata.

Data yang ada menyebutkan bahwa selain orangutan sumatera (Pongo abelii), jenis primata lain yang terdapat di sana adalah kukang (Nycticebus coucang), monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), beruk (Macaca nemestrina), kedih (Presbytis thomasi), sarudung (Hylobates lar), dan siamang (Hylobates syndactylus).

Selain primata, juga terdapat mamalia besar lainnya seperti harimau sumatera (Phantera tigris sumatensi), macan dahan (Neofelis nebulosa), dan beruang madu (Helarctus malayanus).

Untuk melakukan penelitian di sana, para periset diberi fasilitas, antara lain peta kawasan, ruang perpustakaan, penginapan, dan dapur dengan kokinya yang memiliki masakan sedap walaupun dengan menu ala Ketambe.

Data tahun 1996 hingga 2002 memperlihatkan bahwa periset asing mendominasi kegiatan penelitian di tengah hutan itu. Puncak jumlah peneliti terjadi pada tahun 1999, yaitu mencapai 27 orang, terdiri atas 21 peneliti asing dan enam peneliti lokal.

Menurut pengelola stasiun riset, banyak periset asing menyatakan kecewa karena tidak mendapat izin (meriset) dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai instansi pemerintah Indonesia yang berwenang mengeluarkan surat izin penelitian bagi orang asing.

Kepala Biro Kerjasama dan Pemasyaraktan Iptek LIPI, Ridwan Jacob, mengakui banyak proposal penelitian dari luar negeri dengan tujuan kawasan Aceh yang tidak dapat dipenuhi.

“Kami tidak mau mengambil resiko karena secara umum Aceh dikategorikan belum aman,” katanya.

Menurut dia, faktor keamanan memang menjadi faktor penentu, selain substansi proposal penelitian, bagi diberikannya izin kepada para peneliti asing.

“Kami tetap yang disalahkan jika terjadi sesuatu terhadap peneliti,” katanya mengenai pengeculian jika ada pihak lain yang menjamin keamanan bagi peneliti di suatu daerah di Aceh.

Ancaman

Walaupun terbebas dari masalah keamanan, stasiun riset seluas 450 hektare yang terletak dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ini mendapat ancaman yang tidak kalah serius, yaitu penebangan liar (illegal logging) yang para pelakunya disebut-sebut sebagai “orang-orang kuat”.

Saat ini Bupati Aceh Tenggara memang telah memberikan jaminan bahwa hutan riset itu akan aman dari aksi penjarahan, tetapi itu bukan berarti hutan itu aman dari kehancuran akibat kegiatan illegal logging.

“Kalau penebangan itu dibiarkan, maka Ketambe akan jadi pulau yang terpencil dan mati perlahan-lahan,” kata Herman D Rijksen, pendiri stasiun itu, setelah berkeliling menyaksikan sendiri akibat dari perbuatan pencuri kayu yang pernah terjadi di kawasan hutan riset itu.

Ancaman kerusakan terhadap Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), suatu daerah seluas dua juta hektare, yang daerahnya meliputi beberapa kabupaten di Aceh dan Sumatera Utara memang sangat tinggi.

Hinggi kini setidaknya telah 20 persen kawasan KEL, yang di dalamnya juga termasuk TNGL (890 ribu hektare), telah gundul, dan jika tidak mendapat perhatian serius dan kemauan politik tinggi untuk menyelamatkannya maka dalam 10 tahun KEL -kawasan unik tempat hidup gajah, harimau, orangutan, dan beruang madu, akan jadi tinggal kenangan.

Apalagi saat ini Pemda Nanggroe Aceh Darussalam merencanakan pembukaan jalan yang dinamakan Ladia Galaska, yaitu jalan-jalan yang akan menghubungkan kawasan pesisir di Lautan India (Ladia) dengan daerah Gayo, Alas, dan pesisir Selat Malaka (Galaska).

Rencana itu sekarang menjadi masalah rumit baru di Propinsi yang selama ini sudah dirundung berbagai masalah keamanan itu. Ladia Galaska menjadi topik perdebatan yang bisa disebut sebagai membelah dua masyarakat, yang pro dan yang kontra.

Ancaman penggundulan itu juga sangat terasa di kawasan sekeliling Ketambe. Suara mesin gergaji (chain saw) begitu mudah terdengar dari Ketambe. Bahkan jika berjalan kaki sekitar tiga jam ke dalam kawasan hutan riset maka suara itu akan makin terdengar jelas, termasuk jejak-jejak dan sisa-sisa kegiatan penebangan liar di situ.

Tak heran jika Herman menyatakan kekhawatirannya tentang kepunahan perlahan-lahan hutan riset Ketambe. Soalnya tidak mungkin hutan seluas 450 hektare dapat mempertahankan keasliannya sendirian di tengah kawasan yang gundul.

Apalagi jika diingat bahwa di kawasan itu juga tinggal spesies-spesies besar yang sangat bergantung pada keberadaan hutan yang begitu luas, sehingga dengan begitu hewan-hewan besar itu kini juga tinggal menunggu kepunahannya.

Pada awal Maret, kawasan Ketambe hanya dihuni oleh tidak lebih dari tujuh orang, yang dipimpin manajernya Syawaluddin.

“Saat-saat seperti ini, kami sangat merindukan kedatangan peneliti asing,” kata Syawaluddin, saat makan malam di ruang yang juga berfungsi sebagai perpustakaan yang biasanya menjadi arena diskusi dan bedah buku hingga malam oleh para mahasiswa yang melakukan riset.

Menurut dia, kedatangan orang asing di situ bukan hanya membuka kesempatan para mitra lokal mendapatkan pengalaman internasional, melainkan juga membuat para pencuri kayu itu rada malu.

Saat malam menunjukkan pukul 22.00 WIB, generator listrik pun dimatikan, dan lampu-lampu minyak tanah yang dinyalakan ternyata tak bisa memberikan sinar yang sanggup menembus gelap yang begitu pekat.

Suara-suara serangga malam, sesekali suara burung malam dan hewan lainnya sepertinya mewakili rintihan dan ratapan menjelang “kepunahan” Katambe dari tangan-tangan usil.

(17-03-2003)

Bukan semata karena Pak Herman, begitu dia akrab disapa para koleganya di Indonesia, paham segala akibat yang bakal terjadi dengan rusaknya hutan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), justru karena dialah orang yang memiliki peran besar dalam menjadikan daerah itu sebagai kawasan konservasi.

Herman, yang sekarang adalah kepala seksi International Nature Conservation di Institute for Forestry and Nature Research, IBN-DLO, Belanda, adalah pendiri Stasiun Penelitian Ketambe. Kawasan itu dikenal sebagai pusat riset yang ideal untuk meneliti orangutan yang telah melahirkan begitu banyak sarjana berbagai strata dari dalam dan luar negeri.

Kawasan yang dikelola Unit Manajemen Leuser itu bejarak 30 Km dari Kutacane, Aceh Tenggara, ke arah Blangkejeren, Aceh Gayo Lues.

Pertemuan tak sengaja dengan dosen terbang untuk konservasi alam internasional di Universitas of Amsterdam di Stasiun Penelitian Ketambe itu sarat makna. Paling tidak, pertemuan itu memberikan gambaran betapa seseorang bisa memiliki hubungan batin yang kuat dengan suatu tempat beserta isinya.

“Gimana Binjai, masih hidup dia? Kalo Iyet?,” begitu Herman memberondongkan pertanyaannya kepada para periset yang ada di stasiun riset, yang letaknya beberapa ratus meter dari Desa Wisata Ketambe, sebuah desa yang pernah menjadi “desa bule” berkat banyaknya turis yang menikmati ekowisata di sana.

Nama-nama yang disebut lelaki bertubuh gemuk dan berkaca mata tebal itu, adalah para orangutan yang dulu menjadi anak asuhnya selama dia melakukan penelitian lapangan tentang orangutan di sana pada 1971-1974.

Menurut Syawaluddin, manajer Stasiun Riset Ketambe yang sehari-hari tinggal di tengah hutan tersebut, sekarang ada puluhan orangutan yang telah diberi nama. Orangutan yang diberinama itu adalah mereka yang pernah menampilkan dirinya di sekeliling markas stasiun riset diapit sungai Ketambe dan sungai Alas.

Dari puluhan orangutan yang telah diberi nama itu terdapatlah Binjai, yaitu orangutan hasil rehabilitasi pertama yang dilakukan Herman, yang kini sudah beranak cucu.

Sedangkan Iyet adalah anak orangutan liar (bukan hasil rehabilitasi) yang akrab dengan Binjai, saat orangutan hasil sitaan petugas dari kota Binjai, Sumatera Utara itu, sedang menjalani rehabilitasi agar bisa kembali hidup di hutan.

Mimik Herman tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya, karena kunjungannya kali itu tak bersua dengan kawan-kawan yang dikangeninya. Setelah melakukan perjalanan hampir lima jam berkeliling di dalam hutan riset, dirinya hanya dapat melihat satu orangutan liar dan itu pun dari kejauhan.

“Ya sudah, tak apa-apa, mereka mungkin sedang cari makan di tempat lain,” katanya. Dia tampak berusaha menutupi kekecewaannya, karena dia pasti tahu bahwa para sahabatnya itu kini menyingkir jauh akibat penebangan liar yang kini makin marak di kawasan tersebut. Selama perjalanan berkeliling di hutan itu, suara gergaji mesin terus terdengar.

Padahal kawasan yang diapit oleh sungai Ketambe dan sungai Alas, yang dapat ditempuh dari Medan lewat Kutacane sekitar lima jam, itu oleh Herman disebut sebagai tempat yang ditunjukkan dari “atas” sebagai tempat yang baik untuk meneliti soal orangutan.

Cerita bermula saat Herman muda, yang sudah menjadi dokter hewan, pada tahun 1973 ingin mempelajari Apes (kera manusia) di Afrika, tetapi nyatanya dana hanya mencukupi untuk ke Indonesia.

Beberapa kawan di Indonesia dan seorang pejabat di PHPA menyarankan Herman ke lembas Alas karena di sana ada mawas (orangutan Sumatera -Pongo Abelii) dan taman margasatwa. “Tapi tidak tahu di mana letak yang paling pas,” katanya.

Sesampai di kawasan Alas dia menemui seorang yang direkomendasikan sebagai orang yang kenal tempat-tempat yang ada orangutannya. Orang yang dimaksud tidak lain orang yang sering berburu orangutan.

Melalui pencarian dengan berjalan kaki selama beberapa hari dipilihlah suatu kawasan yang berseberangan sungai dengan dusun Ketambe.

“Saat itu seolah saya langsung dapat petunjuk dari Dewa Hutan bahwa di sini tempat yang tepat karena baru beberapa jam survei langsung jumpa satu orangutan,” katanya.

Saat itu hutan masih sangat lebat, belum ada jalan raya, sehingga jika ingin mencapai tempat itu harus berjalan kaki dari Kutacane atau Blangkejeren. “Belum ada orang sama sekali,” katanya.

Hari itu juga Herman dibantu beberapa orang langsung membuat rumah sebagai tempat bernaung. “Saat itu juga saya mulai meneliti,” katanya.

Upaya keras itu memang tidak sia-sia, karena setelah melakukan penelitian selama empat tahun di sana, hasil temuannya dipakai sebagai bahan disertasi doktor yang diselesaikannya tahun 1978 dengan judul “A Field Studi of Sumatran Orang-utans, ecology, behaviour and conservation”.

Setelah itu kiprah doktor konservasi internasional itu makin menentukan dalam berbagai upaya penyelamatan hutan, berserta isinya, di Indonesia.

Selama masa 1979-1989 Herman menjadi dosen di Jurusan Manajemen Konservasi Lingkungan pada Balai Pendidikan dan Latihan Konservasi Departemen Kehutanan Indonesia.

Sambil menjadi pegawai di departemen itu dia terus memelihara minat dan kepeduliannya tentang konservasi dan perkembangan sosial orangutan di Sumatera dan Kalimantan, dengan menghabiskan waktu penelitiannya di berbagai lokasi hutan basah.

Ia juga terlibat aktif dalam merancang dan menghasilkan rencana induk dan program-program pengelolaan inovatif untuk kawasan konservasi utama yang dihuni orangutan, seperti Suaka Margasatwa Lanjak Entimau, merancang Taman Nasional Kutai, dan Ekosistem Leuser.

Gusar

Melihat kondisi hutan kini, dia tampak sedih dan mukanya menunjukkan orang yang tengah gusar dan kecewa , seperti berkali-kali termenung sambil menarik-narik rambut dan mengerutkan kening ketika berbincang serius dengan dua orang yang menemaninya.

Dua orang yang menemaninya itu adalah Ian Singleton, ahli orangutan generasi muda asal Inggris, dan Mark Griffit, Integreted Development Adviser Unit Manajemen Leuser.

Saat diwawancara dia minta tidak direkam, “Nanti saya bisa tidak boleh lagi datang ke Indonesia,” katanya.

Dalam wawancara memang tampak dia bukan hanya sedih melihat satu-satunya kawasan hutan yang memiliki empat mamalia besar dalam satu ekosistem itu mulai rusak, melainkan sudah marah.

Ia juga memperlihatkan mimik prihatin ketika pembicaraan mengarah pada kawasan TNGL yang secara leluasa dijarah hampir tanpa perlawanan dari pihak berwenang, dan bahkan dia menyatakan keheranannya bahwa dia tidak bertemu satu pun petugas TNGL di kawasan itu.

Herman memang mengaku sangat mengetahui bahwa para petugas TNGL adalah orang-orang kecil yang tidak mungkin menghadapi kekuatan besar yang berada di balik para pencuri kayu. Tapi dia tetap kaget ketika seorang periset menyatakan para petugas itu bukannya tidak mau menangkap melainkan tidak mau menanggung resiko.

“Apa? Mereka berani bilang kalau tidak mampu dan ada halangan dari tentara dan semacamnya?” kata Herman.

“Ya. Kalau cuma harus menangkap dan kemudian tidak ada tindaklanjutnya di atas, siapa yang berani? Tapi mereka berani bilang begitu?,” katanya.

Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum bahwa para polisi hutan bukan tidak mau menangkap para pencuri kayu tetapi beberapa kasus yang mereka tangkap ternyata selesai begitu saja tanpa proses hukum. Padahal di lapangan, para petugas itu menghadapi resiko yang sangat tinggi.

Maka bagi Herman, perlu segera diambil langkah taktis untuk melindungi hutan yang tersisa, mulai dari menanam paku di pohon-pohon komersial hingga melakukan penyucian hutan oleh para sesepuh.

Pemasangan paku baja di pohon-pohon komersial terbukti efektif melindungi pohon-pohon penting di Kalimantan, katanya, karena paku-paku itu akan merontokkan mata gergaji.

Pemasangan paku itu tidak perlu dirahasiakan, melainkan diumumkan secara terbuka, sehingga mereka yang hendak mencuri setidaknya sudah tahu bahwa pohon itu dilindungi.

Sedangkan penyucian hutan oleh para sesepuh adalah kegiatan semacam ruwatan di Jawa, yang diperuntukkan membangkitkan kembali kesakralan KEL (Kawasan Ekosistem Leuser) yang dilindungi para sesepuh sejak zaman kolonial, yaitu saat dikeluarkannya Deklarasi Tapak Tuan (1934), Deklarasi Aceh (1997), Deklarasi Langkat (1008), Deklarasi Dairi (1999), dan Deklarasi Karo (1999).

Deklarasi itu pernyataan para tetua dari masyarakat yang mendiami kawasan Ekosistem Leuser, untuk melindungi kawasan hutan yang oleh orang Gayo disebut “surga terakhir bagi satwa”.

“Ya, pasti ada Dewa Hutan yang melindungi hutan ini,” katanya. Pembangkitan kesakralan hutan itu merupakan salah satu upaya melibatkan masyarakat dalam melindungi hutan di sekitarnya. Setelah itu masyarakat juga harus diberi pengertian bahwa mereka mendapatkan keuntungan secara langsung atas lestarinya hutan.

Tapi karena masalah yang ada adalah berpusat pada pemerintah Indonesia, pusat maupun daerah, yang memang belum serius memelihara hutan-hutannya yang ada di Taman Nasional, maka beberapa alternatif konservasi akhirnya seperti cuma teori.

Bagi Herman, itu juga berpangkal pada kenyataan bahwa pendidikan di Indonesia tidak memiliki akar ekologi, yaitu soal hubungan hutan, cuaca, dan air. Maka banyak orang yang tidak percaya bahwa kalau hutan-hutan menjadi gundul maka cuaca yang dipengaruhi kawasan itu akan menjadi lebih kering dan banyak bencana yang akan timbul.

Padahal di banyak negara sekarang ini, pemahaman seperti itu sudah sangat tertanam, sehingga kalau orang mau membuat pabrik air minum maka dia harus membayar pajak yang besar, dan pajak itu dipakai untuk melindungi sumber air.

“Di sini mana? uangnya untuk apa? Tidak ada bupati yang mau kasih uang untuk dana perlindungan sumber air,” kata Herman.

Akibat belum ada pendidikan ekologi yang mantap itu maka unsur pemerintahan dan struktural pemerintahan yang ada juga tidak mendukung upaya pembangunan berkelanjutan, yang sebenarnya selalu didengung-dengungkan di negeri ini.

“Kalau pemerintah belum mengerti ekologi, tak akan bisa apa-apa,” katanya.

Padahal pengertian semacam itu adalah basis bagi ide Herman agar Kepala Taman Nasional diberi wewenang setara Bupati dalam menjaga wilayah konservasi yang selama ini sebenarnya sudah memiliki ketetapan hukum sebagai kawasan terlarang bagi aktivitas komersial.

Selama ini, walaupun Taman Nasional dilindungi oleh Undang-undang, dan bahkan Intruksi Presiden No5/2001 secara tegas memerintahkan pemberantasan penebangan kayu secara liar (illegal logging) dan peredaran hasil hutan illegal di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, ternyata Kepala Taman Nasional tak bisa “apa-apa” karena wilayah yang dikuasainya juga masuk wilayah administratf seorang Bupati.

“Apa itu taman nasional?” kata Herman D Rijksen yang saat berkeliling di hutan Ketambe terus memanggul kamera beserta penyangganya dengan bercelana pendek dan membiarkan betis dan pahanya berdarah-darah akibat hisapan pacet.

(17/3/2003)